Mesjid Kantor Gubernur Sulsel Dibangun, Kegiatan Beribadah Dialihkan ke Ruang Pola

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan pembangunan terhadap Masjid Nurul Amir yang berlokasi di dalam Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar.

Baca juga: Setelah Ditangani Pemprov Sulsel,  Ruas Sabbang-Tallang Luwu Utara  Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Karena masjid tersebut adalah satu satunya tempat beribadah salat Jumat di dalam Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, maka untuk sementara pada Jumat besok (17/6/2022), salat Jumat akan dialihkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel. Begitupun dengan salat Lohor dan Ashar, juga dilaksanakan di ruang pola.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Dinas Komonfo Sulsel Sultan Rakib, Kamis (16/6/2022) di Makassar.

Baca juga: Dialokasikan Rp 35,6 Miliar, Ruas Rantepao - Sa’dan - Batusitanduk di Kabupaten Luwu Mulai Dikerjakan

Menurutnya, sejak pekan ini Masjid di Kantor Gubernur Sulsel tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk salat berjamaah.

“Pekan ini sudah beberapa hari ini seluruh ASN di Pemprov yang berkantor di sini (kantor gubernur) sudah salat di Ruang Pola Kantor Gubernur. Karena Masjid Nurul Amir sementara dalam fase mulai pengerjaan, ” ujar Sultan Rakib.

Baca juga: Ridwan Bae: Komisi V Dorong Pertumbuhan Infrastruktur Tol di Sumatera

“Jadi besok untuk Salat Jumat dialihkan sementara di ruang pola kantor Gubernur, ” tambah Sultan.

Berdasarkan pantaun, Masjid Nurul Amir sudah dilakukan pembongkaran. Untuk saat ini bagian atap dan kubanya sudah dibongkar.

Baca juga: Baru Dipasang, Talud Drainase Jalan Poros Pekkae-Soppeng Rusak

Sekadar diketahui, tahun ini Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan pembangunan Masjid Nurul Amir. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1995 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 28 Oktober 1995 lalu.

Berdasarkan prasasti yang ditandatangani orang nomor satu di Indonesia tersebut saat itu, Masjid tersebut dibangun berdasarkan sumbangan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dan Ketua Yayasan pada saat itu adalah Presiden Soeharto.(***)

Baca juga: Terima Jajaran Instansi Kementerian PUPR, Gubernur Sulsel Bahas Penanganan Ruas Bua-Rantepao dan Seko